DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menyorot isu terkini di Provinsi Aceh, Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) Usman Lamreung menyatakan, Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam melanjutkan program Aceh Hebat telah mencetus banyak program besar, salah satu program yang dicetus adalah Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong di Aceh Besar.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis Adat Aceh (MAA), menggelar musyawarah pada Senin, 10 Januari 2022. Hasilnya mencuat tiga nama yang diusulkan menjadi calon pimpinan MAA periode sisa waktu 2021 s/d 2022.

Ketiganya adalah Dr. Safrul Muluk, M.A.,M.Ed. (Anggota Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Adat), Tgk. Yusdedi (Wakil Ketua I) dan Prof. Dr. Syamsul Rijal, MA (Wakil Ketua Pemangku Adat).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis Adat Aceh (MAA), menggelar musyawarah pada Senin, 10 Januari 2022. Hasilnya mencuat tiga nama yang diusulkan menjadi calon pimpinan MAA periode sisa waktu 2021 s/d 2022. Ketiganya adalah Dr. Safrul Muluk, M.A.,M.Ed. (Anggota Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Adat), Tgk. Yusdedi (Wakil Ketua I) dan Prof. Dr. Syamsul Rijal, MA (Wakil Ketua Pemangku Adat).

Saat pemilihan di kalangan internal untuk pengusulan, DR Safrul Muluk meraih suara mayoritas, mengalahkan dua kandidat lainnya, Yusdedi dan Syamsul Rizal.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Nova Iriansyah berpesan dalam Aceh Gayo sustainable Investment Dialogue (AGASID) 2021 agar provinsi itu dapat berperan menjadi model investasi berkelanjutan di Tanah Air.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masalah Majelis Adat Aceh (MAA) belum ada tanda-tanda untuk diselesaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Sepertinya Gubernur Aceh Nova Iriansyah enggan mengembalikan Badruzzaman Ismail sebagai ketua dan para pengurus terpilih Majelis Adat Aceh (MAA) hasil MUBES tahun 2018, sesuai keputusan banding Mahkamah Agung.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Usman Lamreung meminta Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk menetapkan Badruzzaman Ismail hasil Musyawarah Besar (Mubes) tahun 2018 sebagai Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) definitif, yang sebelumnya sempat dinilai cacat hukum dan tidak sesuai dengan Qanun Aceh 3/2004.